“PENTINGNYA PENGUATAN MIKRO PLANNING UNTUK MENDUKUNG KEBERHASILAN SUB PIN POLIO PUTARAN 2 DI PROPINSI PAPUA”

Mikro Planning adalah perencanaan tingkat dasar, perencanaan itu dilakukan dengan mengidentifikasi aspek dasar atau kecil dan lebih terinci, mikro planning polio di puskesmas dimaksudkan untuk memperoleh penyusunan rencana pelaksanaan polio tingkat puskesmas dengan melihat berbagai aspek penting dalam pelaksanaannya salah satu diantaranya adalah upaya dan sumber daya yang tersedia.

Pelaksanaan Sub PIN Polio putaran 1 yang dilaksanakan di Propinsi Papua sebagai respon Kejadian Luar Biasa (KLB) atas penemuan kasus Polio dengan batas waktu dan target yang sudah ditentukan sehingga pelaksanaannya tidak bisa direncanakan diawal, pada putaran 1 yang telah dilaksanakan, hasil cakupan secara umum tidak mencapai target sehingga rencana pelaksanaan Sub PIN Polio putaran 2 diperlukan adanya upaya yang lebih besar dengan mengidentifikasi sumber daya yang ada dan deskripsi kondisi setiap daerah sasaran yang jelas. Karenanya rencana pelaksanaan putaran 2 diharapkan belajar dari pelaksanaan putaran 1 dengan melakukan upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada. Berikut diagram cakupan Sub PIN Polio putaran 1:

Penyusunan dan Pendampingan Mikro Planning untuk pelaksanaan Sub PIN Polio putaran 2 di Provinsi Papua diharapkan menjadi langkah atau upaya strategis yang baik untuk mendapatkan hasil cakupan pelaksanaan Sub PIN yang maksimal. Menurut informasi yang penulis dapatkan dari Kabid P2P Dinkes Propinsi Papua; dr. Aaron bahwa pelaksanaan Sub PIN Polio putaran 1 didapatkan masih banyak kendala, salah satu kendala utama yang didapatkan adalah disejumlah kabupaten masih sangat banyak daerah yang kondisinya sulit dan terkendala faktor keterbatasan akses untuk menjangkau daerah sasaran, yang penyebabnya karena hambatan transportasi.

Mikro Planning yang telah dibuat sebelumnya ternyata belum menggambarkan informasi tentang strategi yang menjangkau sasaran di daerah sulit dan pembiayaan riilnya. Olehnya itu diperlukan pendampingan pembuatan Mikro Planning, terutama tentang kebutuhan dukungan transportasi dengan biayanya yang berbeda pada setiap kabupaten. Sesuai analisis, pendampingan dilakukan di 15 kabupaten prioritas.

Kegiatan Penyusunan dan Pendampingan Mikro Planning Sub PIN Polio di Kabupaten Prioritas Provinsi Papua dimaksudkan untuk Penguatan dan penyempurnaan Mikroplanning Sub PIN Polio Putaran 1 untuk meningkatkan cakupan Sub PIN Polio putaran 2 dengan fokus pada : Pendataan dan perencanaan akses untuk daerah sulit dan estimasi pembiayaan transportasi daerah sulit, pada pendampingan Mikro  Planning persiapan Sub PIN Polio putaran 2 ini dilaksanakan oleh Kemenkes yakni Ditjen P2P; Subdit Imuninasi bekerja sama dengan WHO, UNICEF, Dinkes Propinsi Papua dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) juga dilibatkan untuk membantu pelaksanaan mikro planning tersebut.

Penyusunan dan Pendampingan Mikro Planning Sub PIN Polio di Kabupaten Prioritas Provinsi Papua terdiri dari Kabupaten : Supiori, Asmat, Dogiyai, Mamberamo Raya, Deiyai, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara, Jayawijaya, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Puncak, Paniai.  Penulis dan rekan pada kesempatan tersebut ditugaskan di dua daerah terpisah yakni di Kabupaten Pegunungan Bintang  dengan jumlah sasaran 24.478 dan Kabupaten Asmat dengan jumlah sasaran 35.453

Penyusunan dan Pendampingan Mikro Planning Sub PIN Polio di Kabupaten Prioritas Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 22 – 30 April 2019. Pendampingan Mikro Planning untuk Kabupaten Pegunungan Bintang temapt penulis bditugaskan terdiri dari 5 orang yang terdiri dari 1 orang dari Subdit Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, 1 orang dari KKP Kelas I Makassar, 1 orang dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua, 1 orang perwakilan dari WHO dan 1 orang dari Perwakilan Unicef. Hasil kegiatan pelaksanaan Mikro Planning yang penulis dapatkan saat penugasan di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang; adalah 33 Puskesmas dan Pustu, ada 29 Puskesmas yang berhasil diidentifikasi dan dilakukan Mikro Planning, ada 2 Pustu yang dipisahkan untuk dijadikan puskesmas, ada 2 Puskesmas yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut yakni Puskesmas Oklip dengan sasaran 611 anak dan Puskesmas Yetfa dengan sasaran 226 anak. Semua Puskesmas mengeluhkan bahwa daerah wilayah Puskesmasnya sulit terjangkau, daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang terkenal dengan gugusan gunung dan dominan daerah sulit dijangkau, usulan biaya dengan menggunakan heli/pesawat kecil sampai 3 milyar lebih, usulan biaya menggunakan transportasi air (speedboat) sebesar 97 juta. Jumlah Sasaran Anak Sub PIN Polio di Kabupaten Pegunungan Bintang PIN Polio sejumlah 29.430

Kabupaten Asmat, tempat rekan penulis bertugas dalam pendampingan Mikro Planning, pendampingan Mikro Planning untuk Kabupaten Asmat terdiri 4 orang yang terdiri dari 1 orang dari Subdit Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, 1 orang dari KKP Kelas I Makassar, 1 orang dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua dan 1 orang dari Perwakilan Unicef dan melaporkan bahwa Kabupaten Asmat memiliki 17 Puskesmas dan 1 RS Daerah yang tersebar di 23 Distrik  serta  hasil yang didapatkan; penyusunan mikroplanning juga dititikberatkan pada penyusunan mikroplanning dengan pembiayaan daerah sulit dan tidak terjangkau pada pelaksanaan Sub Pin Putaran I. Khusus untuk Kabupaten Asmat setelah dilakukan pendampingan penyusunan Mikro Planning pembiayaan daerah sulit  diketahui hanya 1 Puskesmas yaitu Puskesmas  Kolofbrasa dengan total biaya yang dibutuhkan pada pelaksanaan Sub Pin Putaran II untuk menjangkau daerah sulitnya sebesar Rp. 23.200.000

Dalam pelaksanaan kegiatan, penulis mendapatkan beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut : Tidak semua wilayah ada akses transportasi darat, dengan demikian alternatif transportasi udara menggunakan heli/pesawat menjadi pilihan, selain itu juga ada beberapa daerah memerlukan tranportasi air/laut menggunakan speedboat, kondisi seperti inilah yang menjadi hambatan untuk menjangkau daerah sulit, pada tim yang akan berangkat (Kab. Mamberamo Raya), Petugas yang menjadi fokal poin informasi tidak di tempat (Kab. Jayawijaya, Kab. Intan Jaya), Personel instansi terkait (Bappeda, BPS, Dukcapil) tidak dapat ditemui (tidak  ada), Tidak tersedia pembiayaan ke puskesmas untuk validasi dan verifikasi info di kabupaten, Tidak semua puskesmas memahami dan memiliki mikro planning, dibuat dan disimpan di Dinkes Kabupaten, Aspek keamanan (lokal, pemilu) yang membatasi mobilitas tim (Kab. Jaya Wijaya, Kab Intan Jaya, Kab Puncak).

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan Sub PIN Polio di Papua;  daerah Papua yang kebanyakan pegunungan membuat akses jangkauan ke daerah sulit memerlukan penyewaan heli atau pesawat kecil dimana harganya tidak mengikat, tergantung operasional ke wilayah daerah sulit dan cuaca pada saat itu. Dimana layanan heli atau pesawat harus dipastikan adanya tempat pendaratan yang memadai, kadang layanan imunisasi ke daerah sulit yang tidak terjangkau dengan heli memerlukan waktu 2-3 hari berjalan kaki untuk bisa sampai ditujuan. Penulis mendapatkan beberapa hambatan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan Sub PIN Polio adalah disamping masalah tempat pendaratan yang mana tidak semua daerah sasaran  memiliki tempat atau landasan pesawat, dan ada daerah yang sulit hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki, proses distribusi dan transportasi vaksin ke daerah sasaran yang sulit harus diperhatikan stabilitas suhu vaksin. Inipun harus diantisipasi dan dicarikan solusinya.  Pada pelaksanaan mikro planning tersebut akses untuk menjangkau daerah sulit  yang penulis dapatkan ditempat penugasan penulis di Kabupaten Pegunungan Bintang dan rekan penulis di Kabupaten Asmat adalah dengan menggunakan Heli, pesawat, speed boat dan jalan kaki.

Dampak lain dari keadaan akses daerah sulit adalah berimbas kepada periode pelaksanaan untuk Kabupaten dengan daerah sulit perlu ditetapkan lebih panjang (1 bulan), begitupun juga operasional lapangan untuk menjangkau daerah sulit dengan berjalan kaki  tergantung kader dan porter sebagai guide, inipun diperlukan komitmen karena tidak ada insentif untuk mereka, hal lain yang menjadi tantangan adalah tidak adanya atau tidak adekuatnya mikro planning di beberapa Puskesmas yang menyebabkan terkadang data sasaran berbeda dengan realisasi cakupan, disamping itu dana operasional (BOK) Puskesmas terbatas dan belum cukup untuk mengatasi masalah pembiayaan pelaksanaan Sub PIN Polio untuk menjangkau daerah sulit.

Penulis memberikan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan diantaranya; memaksimalkan pelayanan yang sudah berjalan saat ini ditambah dengan peran aktif pergerakan puskesmas yang sekarang ini sangat terbantu pula dengan hadirnya Satgas Perubahan yakni suatu satuan yang dibentuk dan dikontrak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang tempat penulis ditugaskan saat mikro planning berlangsung. Satuan ini direkrut dari generasi muda yang berlatarbelakang pendidikan kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, kesmas, sanitarian, farmasi, yang ditempatkan di daerah terpencil dan jangkauan sulit transportasi. Mereka diterjunkan untuk melakukan pelayanan pada daerah terpencil dengan transportasi sulit.

Rekomendasi lain yang penulis bisa sarankan adalah menyempurnakan rencana Mikro Planning daerah sulit di Kabupaten/Puskesmas yang sudah ada untuk lebih fokus pada pembiayaan transportasi daerah sulit melalui koordinasi dengan instansi yang mempunyai kapasitas transportasi daerah sulit (TNI-POLRI, Perhubungan, BNPB/BPBD) melalui Pusat PD3I yang akan dibentuk. (ARHAM)