KILAS BALIK PENCAPAIAN KINERJA BBKK MAKASSAR TAHUN 2024

Kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar (BBKK) sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan tugasnya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Kekarantinaan Kesehatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Wilayah kerja BBKK Makassar tersebar di 18 Pelabuhan dan Bandara yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dibentuk instalasi yaitu instalasi pendidikan dan pelatihan (diklat).

Tantangan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tahun 2024, antara lain peningkatan kasus Mpox di Republik Demokratik Kongo dan sejumlah negara di Afrika. Akibatnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 14 Agustus 2024 menetapkan Mpox sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Penetapan status PHEIC ini merupakan kedua kalinya dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sebelumnya, pada Juli 2022, WHO juga menyatakan status darurat serupa akibat penyebaran Mpox yang meluas ke berbagai negara di mana virus tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Status PHEIC tersebut kemudian dicabut pada Mei 2023 seiring dengan penurunan kasus secara signifikan di seluruh dunia. Tantangan lain adalah meningkatnya kasus Human Metapneumoniavirus (HMPV) di China yang terjadi dipenghujung akhir tahun. Berdasarkan laporan nasional surveilans sentinel penyakit pernapasan akut (National sentinel surveillance of acute respiratory infectious diseases) di China tahun 2024, terdapat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh influenza musiman, Human metapneumovirus, Rhinovirus, dan RSV. Hal ini disebabkan musim dingin yang terjadi di negara tersebut. Peningkatan kasus tidak signifikan, dan tidak ada kematian, hasil ini tidak mengkhawatirkan namun tetap perlu dilakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan berkaitan pada musim-musim tersebut. Sampai saat ini kebijakan SSHP yang merupakan pengganti dari e_HAC sebagai bentuk kewaspadaan kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri masih diterapkan untuk semua kedatangan internasional.

Selain itu, kegiatan penyelenggaraan haji juga memberi tantangan kinerja periodik di BBKK Makassar karena dilakukan secara rutin dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dengan melayani kurang lebih 15.000 jemaah haji yang melaksanakan perjalanan internasional.

Kilas balik pencapaian kinerja BBKK Makassar tahun 2024 diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

1.      Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan capaian  100% .     

2.      Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, capaian sebesar 100%.

3.      Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN, capaian menjadi 104,17%.  

4.      Nilai kinerja anggaran, capaian sebesar 112,85% dari target. Secara nasional di lingkungan Ditjen P2P, hasil ini menempati peringakat 4 terbaik.

5.      Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), capaian sebesar 111,11%. Peringkat terbaik I nilai IKPA di Lingkup P2P. Sedangkan indikator deviasi halaman III DIPA, BBKK Makassar mendapatkan nilai terbaik III di lingkungan Ditjen P2P. 

6.      Kinerja implementasi WBK satker, capaian sebesar 107,33% dari target.    

7.      Persentase realisasi anggaran, capaian 103,84% dari target realisasi.

Adapun inovasi BBKK Makassar dalam rangka meningkatkan kinerja BBKK Makassar, meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pembangunan zona integritas dikembangkan beberapa inovasi layanan, antara lain  inovasi dalam pelayanan, inovasi sistem informasi daninovasi layanan berbasis digital. Inovasi dalam pelayanan dilakukan dengan One Stop service (OSS), Mobile Emergency First Response, dan penggunaan stempel stop pungli dan gratifikasi. OSS diberlakukan pada pelayanan kesehatan jamaah haji pada embarkasi haji yang dapat meminilisir waktu pelayanan dari 7 jam menjadi 2 jam pelayanan (2,5 kali lebih cepat).  Mobile emergency First Response menunjang kecepatan waktu dalam memberikan layanan kegawatdaruratan di bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan menggunakan motor listrik. Stempel stop pungli dan gratifikasi dilakukan pada dokumen yang diterbitkan guna meningkatkan akuntabilitas layanan publik. 

Sedangkan inovasi sistem informasi di BBKK Makassar berupa Dasi keren, Sistem Informasi monitoring Pengadaan (Sitopeng), dan Siska. Dasi keren merupakan aplikasi penyajian data laporan kinerja harian, yang bertujuan untuk meningkatan kecepatan respon pemenuhan kebutuhan data. Sitopeng Memuat data dan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa baik secara kontraktual maupun non kontraktual dengan pihak ketiga. Siska yaitu aplikasi chatbot whatsapp yang memuat informasi tentang jenis, tarif, waktu dan tempat pelayanan kekarantinaan kesehatan yang dapat diakses dari mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja.

Layanan berbasis digital juga merupakan inovasi yang dihadirkan BBKK Makassar berupa Langsat Digital, Sehat Care, Pasolle, dan D’ Tawang. Langsat Digital merupakan aplikasi ijin laik terbang dan ijin angkut orang sakit secara digital yang dapat mempercepat proses layanan pemeriksaan kesehatan bagi penumpang yang akan berangkat dengan kategori sakit, bayi, ibu hamil dan berkebutuhan khusus. Sehat Care” merupakan aplikasi formulir pendaftaran online untuk layanan pemeriksaan kesehatan bagi pelanggan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan dalam rangka keperluan kelengkapan berkas misalnya penerbitan/perpanjangan buku pelaut, kursus, sekolah, pendaftaran pekerjaan dan lainnya di BBKK Makassar. Pasolle merupakan akronim dari Aplikasi Pengajuan Surat Online untuk memudahkan Badan Usaha Swasta (BUS) penyelenggara penyehatan alat angkut dalam mengajukan surat permohonan pengawas pelaksanaan penyehatan alat angkut  di wilayah kerja BBKK Makassar. D’ Tawang adalah akronim dari Dokumen Pertanggungawaban Keuangan sebagai aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pencairan pertanggungawaban keuangan di BBKK Makassar.

Dalam pembangunan zona integritas, BBKK Makassar telah mendapatkan penghargaan dari Menteri PAN & RB sebagai satuan kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) tingkat nasional. Penghargaan ini didapatkan setelah melalui perjuangan panjang sejak tahun 2015. Pada tahun 2020 mendapatkan penghargaan WBK tingkat Kemenkes. Baru pada tahun 2024 mendapatkan penghargaan WBK tingkat nasional. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain pendampingan dari Itjen dan Unit utama Ditjen P2P dalam rangka memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja serta layanan publik. Penghargaan ini sangat istimewa karena hanya 5 satuan kerja dari Kementerian Kesehatan yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Bertalian dengan penghargaan itu, Kementerian PAN & RB juga memberikan honorable award kepada Pelabuhan Makassar sebagai WBK Kawasan atau Zona Integritas kawasan. Ini didapatkan karena semua satker di lingkungan Pelabuhan Makassar telah mendapatkan predikat WBK nasional dan penerapan SSm pengangkut yang sudah terlaksana dengan baik.

Di bidang layanan publik, BBKK Makassar pada tahun 2024 juga mendapatkan 2 (dua) penghargaan yaitu penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri kategori SANGAT BAIK dan Kepatuhan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik kategori SANGAT BAIK. Penghargaan ini sangat istimewa karena untuk pertama kalinya BBKK Makassar meraih penghargaan tersebut.

Penghargaan lain yang didapatkan pada tahun 2024 adalah Pelabuhan sehat untuk wilayah kerja Pelabuhan Parepare. Ini telah mengalami peningkatan setelah sebelumnya hanya menjadi nominasi pelabuhan sehat pada tahun 2021.

Dalam tata kelola keuangan BBKK Makassar juga mendapatkan penghargaan dari KPPN Makassar II sebagai satuan kerja terbaik I dalam kategori SPM terakurat. Hal ini didapatkan setelah petugas menerapkan inovasi pengujian tagihan pembayaran secara digital melalui aplikasi D’tawang.

Memasuki tahun anggaran 2025, diharapkan agar kinerja organisasi terus ditingkatkan dengan berbagai upaya terobosan termasuk pengembangan inovasi baru. (Nirwan)