PELABUHAN MAKASSAR KEMBALI MENDAPATKAN RAPOR HIJAU DARI STRANAS PK DALAM PENGELOLAAN KEPELABUHANAN

Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan dilaksanakan di Pelabuhan Laut Makassar sesuai arahan dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring selaku Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) pada hari senin 29 Januari 2024 yang dihadiri komunitas Pelabuhan Makassar.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala KSOP Utama Makassar Hernadi Tri Cahyanto dan  dihadiri oleh  lintas sektor CIQP serta asosiasi-asosiasi yang terlibat dalam proses pelayanan diantaranya Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sulbagsel, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar yang diwakili oleh Tubianto Anang Zulfikar selaku Subkoordinator Sub Substansi Pengendalian Karantina dan Kepala Wilker Pelabuhan Makassar Balai Karkes  Makassar Abbas Zavey Nurdin,  ada juga wakil dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan GM. REgional 4  PT. Pelindo, asosiasi GWSI, GPEI, ALGI/ILFA, APBMI, dan INSA.

Dalam penyampaiannya di Aula Akhlak kantor Pelindo di Pelabuhan Makassar, Ketua Tim Stranas PK, Febriantoro yang akrab disapa Toro mengatakan bahwa rapor merah yang sebelumnya diterima oleh Pelabuhan Makassar kini berubah menjadi rapor hijau. Rapor hijau ini dapat berubah kembali jika ditemukan praktik pungli, maupun korupsi dalam proses pelayanan pengelolaan kepelabuhanan.

Dalam Paparannya  Toro menyampaikan potensi-potensi setiap entitas yang dapat menyebabkan rapor merah, diantaranya dilarang melakukan pemeriksaan diluar area yang semestinya kecuali bila memang masuk kategori yang harus diperiksa ditempat tertentu, hati-hati dalam melakukan penunjukkan rekanan pelaksanan fumigasi, digitalisasi semua layanan kepelabuhanan mutlak dilakukan dan jangan sampai digitalisasi tetapi masih ada proses suap / pungli hanya untuk melakukan klik pada saat melakukan layanan karena KPK  menerima laporan bahwa hal tersebut terjadi.

Mewakili Kantor Sekretariat Kabinet, Budi Prayitno Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik-Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang penataan ekosistem logistik nasional saat ini 8 layanan NLE (National Logistic Ekosistem) di Pelabuhan Makassar sudah berjalan dengan baik, dukungan penuh Presiden dalam pemberantasan korupsi dan tidak ingin bila pemerintah dianggap tidak serius menangani permasalahan logistik nasional, didepan para asosiasi disampaikan untuk selalu membuka ruang komunikasi bila terdapat hal-hal yang menyalahi aturan. Menanggapi laporan dari BBKK Makassar dalam hal terdapat perbedaan data antara Sinkarkes dan INSW agar diidentifikasikan bersama antara pengelola sinkarkes dan INSW agar masalah ini tidak terulang.

Menanggapi laporan BBKK Makassar terkait penggunaan SSm pengangkut tahun 2022 dikisaran 46%, tahun 2023 di 60% sehingga sejak piloting dilakukan April 2022 sd tahun 2023 dikisaran 54%, Toro juga menyampaikan bahwa kedepan semua pengguna jasa wajib menggunakan SSm Pengangkut, bila tidak menggunakan SSm pengangkut tidak akan diberikan layanan. disampaikan pula untuk mendorong dilakukannya digitalisasi secara penuh, sampai saat ini baru bea cukai yang menerapkan digitalisasi penuh tanpa operator.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Makassar New Port (MNP) dan ditekankan kepada PT. Pelindo untuk menggunakan fasilitas negara yang sudah dibangun dengan dana yang sangat besar ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa. (TAZ)