EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN HAJI EMBARKASI/DEBARKASI MAKASSAR TAHUN 1445 H/ 2024 M

Berbagai hal yang terjadi sekaligus menjadi dinamika dalam pelaksanaan ibadah haji baik peningkatan mutu pelayanan maupun hambatan hingga tahun 2024 pun masih banyak tercatat kekurangan selama Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). Oleh karena itu Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar berinisiatif melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan haji pada Embarkasi dan Debarkasi Haji  Makassar tahun 2024.

Evaluasi sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja atau produktifitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Melalui proses ini akan mengetahui apa yang telah dicapai dan apa yang belum tercapai. Evaluasi  ini dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan program, demikian juga dangan Program Pelayanan Kesehatan Haji yang dilakukan oleh BBKK Makassar dan instansi terkait yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan.

Pertemuan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi/Debarkasi Makassar tahun 2024 diselenggarakan secara Hybrid (luring dan daring) di  Aula Maraja  Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar Jl. Bandara Baru Sultan Hasanuddin Makassar  pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Pertemuan evaluasi tersebut diikuti oleh 145 peserta yang terdiri dari peserta luring sebanyak 45 orang dan peserta daring sebanyak 100 orang. Peserta yang hadir luring yaitu dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Regional timur yang jemaah haji wilayahnya melalui embarkasi Makassar termasuk embarkasi antara dan lintas sektor BBKK Makassar yang terlibat dalam pelaksanaan embarkasi dan debarkasi haji yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, UPT Asrama Haji Sudiang Makassar, PT. Garuda Indonesia Airlines, Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, PT. Gapura Angkasa, RS Wahidin Sudirohusodo, RS. Tadjuddin Chalid, RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Sleatan, RS Kota Makassar, RS Sayang Rakyat, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat II Makassar, Puskesmas Sudiang Raya Makassar, Puskesmas Sudiang Makassar, Puskesmas Mandai Maros. Peserta yang mengikuti pertemuan secara daring antara lain Dinas Kesehatan yang  jemaah hajinya melalui embarkasi/debarkasi Makassar antara lain Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Gorontalo, serta Dinas Kesehatan Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pembukaan Pertemuan Evaluasi Pelayanan Haji Embarkasi/Debarkasi Tahun 2024 oleh kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, bapak Agus Jamaludin, SKM, M.Kes. Pada kesempatan ini Kepala BBKK menyampaikan beberapa hal dalam sabutannya  terkait kegiatan yang telah dilakukan selama proses pelayanan Kesehatan haji tahun 2024.

“Pelaksanaan penyelenggaraan operasional kesehatan haji tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Tahun ini, jumlah jemaah haji Embarkasi Hasanuddin Makassar (UPG) sebanyak 16.645 orang (Jemaah haji dan petugas kesehatan haji) yang berasal dari  8 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi  Barat,   Sulawesi  Tenggara, Maluku  Utara,   Papua, Papua Barat,  Gorontalo dan  Maluku dan  terbagi dalam 37  kloter.   Adapun Provinsi Gorontalo dan  Maluku merupakan embarkasi antara dengan jumlah  Jemaah  sebanyak 2.091”

“Pelaksanaan kesehatan Embarkasi/Debarkasi haji dilakukan oleh BBKK/BKK dan instansi terkait yang tergabung dalam PPIH Bidang Kesehatan, melaksanakan kegiatan layanan kesehatan dalam bentuk pengobatan bagi Jemaah sakit berupa rawat jalan, rawat inap, dan rujukan, pengendalian risiko lingkungan dan pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi. Pelaksanaan tugas yang demikian dengan sumber daya yang terbatas pada BBKK tentu bukan pekerjaan yang ringan dan hanya dengan kesungguhan bekerja dan kemampuan koordinasi yang baik tugas ini dapat terlaksana. Untuk itulah pencapaian ini patut dihargai“

Dalam kesempatan ini juga, Bapak Kepala BBKK Makassar menyampaikan pelayanan haji tahun 2024 dilaksanakan dengan menerapkan “One Stop Services” (OSS) yaitu dengan mengintegrasikan beberapa layanan yang sebelumnya dilakukan pada beberapa lokasi ruangan/bangunan yang berbeda menjadi layanan pada satu lokasi/ruangan. Metode ini sangat efektif dan efisien karena dapat mengurangi waktu layanan dan risiko kelelahan bagi jemaah, sehingga jemaah mempunyai waktu istirahat yang cukup selama berada di asrama haji. Waktu layanan untuk satu kloter (450 orang) memerlukan waktu rata-rata 2 jam sudah mengakomodir pemberian layanan lembar akomodasi, gelang, living cost, paspor dan kesehatan.

Setelah sambutan yang sampaikan Kepala BBKK Makassar, dilanjutkan penyerahan Laporan Kesehatan Haji Embarkasi/Debarkasi Makassar kepada beberapa instansi terkait yang hadir pada pertemuan.

Setelah rangkaian pembukaan selesai, acara dilanjutkan dengan pemaparan  materi dan diskusi secara panel yang terbagi pada 2 sesi.  Pada sesi pertama yang dipandu oleh moderator Ketua Tim Kerja Pengawasam Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang BBKK Makassar, Ibu Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH. Pemateri pertama pada sesi ini dibawakan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. H. Muhammadong, SKM, M.Kes dengan materi Evaluasi Hasil Penentuan Istitaah Kesehatan Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak H. Muhammadong menegaskan bahwa status istitaah kesehatan jamaah haji merupakan hasil analisis Siskohatkes berdasarkan data pemeriksaan kesehatan antara lain:  memenuhi syarat istitaah kesehatan haji yaitu jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain;  Memenuhi syarat istitaah Kesehatan haji dengan pendampingan yaitu jamaah haji yang memerlukan pendampingan obat dan alat kesehatan; Tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji sementara yaitu jamaah haji yang menderita fraktur tungkai tanpa komplikasi, Anemia dengan hemoglobin <8,5 g/dL, TB dengan BTA Positif, Diabetes Mellitus tidak terkontrol dengan nilai HbA1c >8%, Hipertensi Stadium 3, Gagal Ginjal Stadium 3 dan Wanita hamil yang diprediksi umur kehamilannya kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu pada saat keberangkatan; Tidak memenuhi syarat istitaah Kesehatan haji yaitu jamaah haji yang berdasarkan hasil pemeriksaan medisnya Sirosis hati, Stroke pendarahan, HIV/AIDS dan Dimensia berat.

Materi selanjutnya yang dibawakan  oleh Kepala BBKK Makassar mengenai Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Makassar tahun 1145 H/ 2024 M, dimana dalam penyampaiannya tersebut Bapak Kepala Balai menerangkan mengenai Kegiatan yang dilakukan mulai  Pra Embarkasi yaitu : pemeriksaan Kesehatan lingkungan, udara, air bersih, dapur, catering, hygiene pangan;  Jejaring surveilans epidemilogi; Pendampingan Vaksinasi dan legalisasi ICV di 15 Kabupaten/Kota; dan  Logistik Kesehatan haji dipenuhi melalui dropping pusat/BBKK Makassar

Kegiatan Operasional Embarkasi yaitu : embarkasi Makassar sebanyak 37 kloter dari 8 Provinsi Jamaah haji yang berangkat sebanyak 16.865 jamaah;  Kunjungan Poliklinik sebanyak 313 kunjungan;  Rujukan ke RS saat embarkasi sebanyak 37 orang dan pada ssat debarkasi sebanyak 9 orang;  Jemaah Calon Haji yang batal berangkat sebanyak 4 orang karena 1 (satu) orang hamil dan 3 (tiga) orang sakit.

Kegiatan Debarkasi Haji yaitu :  Pemeriksaan laporan kondisi jemaah pada pesawat selama penerbangan pada General Declaration (Gendec) sebanyak 35 Gendec dari 37 kloter; Jamaah haji berangkat ke tanah suci sebanyak 16.644 orang dan yang kembali ke tanah air sebanyak 16.609 orang dengan 32 orang wafat dan 3 orang masih di rawat;  Observasi sebanyak 67 orang dengan rawat jalan sebanyak 304 orang dan rujukan sebanyak 15 orang; Health Alert Card diberikan kepada jamaah haji yang datang yaitu sebanyak 16.609 orang.

 Pada sesi kedua yang dipandu oleh Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas Bapak Nirwan, SKM, M.Kes dengan narasumber Ibu Nurjannah Mandeha, SKM, M.Si dari Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dengan materi Tindak Lanjut KLB Keracunan Pangan Jamaah Haji Kabupaten Enrekang Tahun 2024. Dalam penyampaian materinya Ibu Nurjannah menegaskan bahwa dengan adanya KLB Keracunan pangan pada Jamaah Haji Kabupaten Enrekang, Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang melakukan rapat intern dalam menyikapi laopran KLB Pangan dengan menghadirkan Lintas Program, Membentuk Tim Tim Food Security Lingkup Dinas Kesehatan, melakukan rapat dengan pengelola Jemaah Calon Haji Enrekang, Melakukan kunjungan langsung dan pemberian edukasi pengelolaan hygiene Sanitasi Pangan Aman kepada pemilik dan pemaah pangan, serta melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Hygiene Sanitasi Pangan  oleh Dinas Kesehatan dan Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) Puskemas.

Materi terakhir tentang Evaluasi Pelaksanaan Layanan Rujukan Jemaah Haji yang dibawakan oleh bapak dr. Ahmad dari Rumah Sakit dr. Tajuddin Chalid Makassar. Dalam penjelasannya, dr. Ahmad menyampaikan bahwa jalur masuk rumah sakit di RS dr. Tajuddin Chalid seperti rumah sakit lainnya yaitu datang sendiri dan melalui sistim rujukan. Pasien yang datang sendiri dengan kondisi terdapat indikasi medis melalui pelayanan Poli atau Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sedangkan rujukan (peserta BPJS) mempunyai alur  dari Puskesmas ke rumah sakit tipe C, dari tipe C ke tipe B dan seterusnya (RS dr.Tajuddin Chalid adalah tipe B). Rujukan dari embarkasi merupakan rujukan khusus yang dapat langsung ke rumah sakit. Adapun cakupan atau klaster rujukan dari embarkasi ada 3 yaitu emergensi, non emergensi dan konfirmasi penunjang. Rujukan emergensi dilayani melalui IGD misalnya pasien demam tinggi, Diare, luka dan nyeri dada. Pasien non emergensi dilayani melalui pelayanan Poli seperti iritasi pada mata, sedangkan pasien yang membutuhkan konfirmasi penunjang seperti pemeriksaan TCM untuk pasien TB atau pemeriksaan penunjang plano tes berupa layanan Ultrasonografi (USG). Masalah yang ditemukan adalah ketika rujukan non emergensi di luar jam pelayanan poli dan pasien yang tidak aktif kartu BPJSnya.

Dalam diskusi ditemukan beberapa masalah antara lain mengenai rujukan dengan alurnya sementara Jemaah haji memerlukan penaganan khusus, demikian juga kerjasama dengan pihak BPJS khusus pelayanan jamaah haji yang dirujuk terkait kepesertaan yang berasal dari luar Makassar serta masalah keracunan makanan yang sudah terjadi 2 tahun terakhir. Hasil diskusi juga dituangkan delam rencana tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan dalam pelayanan embarkasi haji berikutnya.