KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI KE EMBARKASI HAJI MAKASSAR (UPG)

Kunjungan kerja spesifik komisi IX DPR RI ke Embarkasi Makassar (UPG) dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025. Sebanyak 10 anggota DPR hadir dalam kegiatan tersebut. Rombongan dipimpin oleh Dr. Nihayatul Wafiroh dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua Tim Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Hasanuddin Makassar Dr. Ali Yafid, MPd.I. Hadir mendampingi Direktur Jenderal Farmasi dan Alat kesehatan Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt, M. Pharm, MARS, Direktur Penyakit Tidak Menular Ditjen Penanggulangan Penyakit dr. Nadia Tarmizi, M. Epid, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. dr. Ishaq Iskandar, M. Kes, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM. Turut hadir Wakil Walikota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala Badan POM dan sejumlah undangan lintas sektor terkait.

Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan gambaran mengenai penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2025 oleh Pemerintah khususnya persiapan pelayanan kesehatan di embarkasi serta penyediaan obat, vaksinasi, makanan, dan fasilitas pelayanan kesehatan jemaah haji serta mendapatkan gambaran penanganan jemaah haji lansia, penderita penyakit kronis dan kondisi resiko tinggi.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau fasilitas poliklinik kesehatan, dapur asrama haji, kamar wisma. Nihyatul menyampaikan bahwa pengecekan layanan kesehatan di setiap embarkasi penting dilakukan untuk memastikan kondisi jemaah haji sehat sebelum berangkat.

Dalam kunjungan ke poliklinik, Nihyatul melihat kondisi dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk kesiapan tenaga, layanan laboratorium dan layanan kefarmasian. Kepala BBKK Makassar, Farchanny memaparkan alur pemeriksaan kesehatan akhir jemaah di aula yang tergabung dalam one stop service. Hasil pemeriksaan akhir yang menunjukkan risiko tinggi yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan atau tindakan medis diarahkan ke poliklinik untuk penanganan lebih lanjut. Terhadap jemaah yang masih perlu mendapatkan pelayanan medis lanjutan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Sejauh ini sudah 3 jemaah haji yang dirujuk dan 2 orang diantaranya ditunda sementara karena kondisinya dinyatakan tidak laik terbang, demikian laporannya.

Dalam kunjungan ke dapur tempat pengolahan makanan siap saji, rombongan menilai bahwa secara umum kondisi dapur asrama haji bersih dan hygienis. Manager operasional CV. Attaufik Pratama selaku penyedia konsumsi makanan di Asrama Haji menuturkan alur proses penyediaan makanan mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, pengepakan, pengangkutan dan penyajian makanan. Setiap kali akan menyajian makanan ke jemaah dilakukan pemeriksaan sampel makanan dari pihak Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, demikian meyakinkan. Pada kesempatan tersebut beberapa anggota DPR menyoroti pemilihan buah-buahan makanan jemaah yang hanya menyediakan pisang dengan ukuran kecil. Pihak penyedia berjanji akan memperhatikan saran dari anggota DPR.

Setelah melakukan kunjungan dapur dan wisma dilanjutkan dengan acara pertemuan di lantai 4 Wisma Shafa. Pada kesempatan tersebut beberapa anggota dewan menyampaikan pendalaman terhadap laporan dari Ketua PPIH dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa pertanyaan dan tanggapan tersebut antara lain : petugas TKHK hanya 2 orang sementara lansia semakin banyak, bagaimana supaya jemaah tidak istitaah bisa ditreatment sehingga bisa berangkat, bagaimana metode pemeriksaan kesehatan di embarkasi, bagaimana pemilihan petugas daerah, usulan agar yang diberangkatkan bukan waktu daftar melainkan kelompok prioritas tertentu, agar segera dibangun rumah sakit di asrama haji, menu makanan dibuat variasi, dan kedepan agar petugas daerah diprioritaskan hanya petugas medis.

Menanggapi pertanyaan anggota dewan, secara bergantian Ketua PPIH, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BBKK Makassar memberikan penjelasan. Ketua PPIH menjelaskan bahwa kuota petugas kesehatan dikloter yang pada awalnya hanya 1 orang akibat pengurangan kuota petugas telah dikembalikan seperti sedia kala namun Kemenkes mengisi hanya 1 dokter dan 1 perawat. Untuk pemilihan petugas daerah telah dibagi porsi antara petugas kesehatan dan petugas layanan umum. Demikian halnya untuk pemberangatan berangkat haji telah ditentukan skema prioritas lansia yang berangkat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penjelasannya menyampaikan bahwa istitaah jemaah haji menjadi syarat jemaah untuk dapat melunasi ONH. Dengan demikian jemaah yang sudah melunasi ONH dipastikan sudah memenuhi syarat istitaah. Dalam pemeriksaan teknis kesehatan untuk penetapan isthitaah kesehatan jemaah haji dilakukan pemeriksaan medical check up, pemeriksaan kognitif, pemeriksaan kesehatan mental, dan pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas keseharian (activity daily living) secara mandiri. 

Kepala BBKK Makassar menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan embarkasi haji antara lain inspeksi kesehatan lingkungan asrama haji, kursus penjamah makanan, pemeriksaan kesehatan penjamah makanan, fogging seluruh area asrama haji. Sebelum makanan disajikan kepada jemaah petugas BBKK melakukan pemeriksaan organoleptik dan pemeriksaan kimia. Setelah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan baru makanan bisa disajikan kepada jemaah. Untuk rujukan jemaah haji kami telah berkoordinasi ke RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo, RSU dr. Tadjuddin Chalid, RSUD Kota Makassar sebagai rumah sakit rujukan. Dalam rangka memenuhi kecukupan tenaga, telah mendapat bantuan tenaga dokter, perawat, ATLM dan tenaga sanitasi surveilans dari rumah sakit rujukan, puskesmas (Mandai, Sudiang dan Sudiang Raya), Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan BB Labkesmas Makassar. Terbaru mendapatkan tambahan tenaga dan alat USG dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Untuk variasi menu makanan jemaah, kepala BBKK Makassar akan memperhatikan dan menindaklanjuti ke rekanan penyedia. Namun yang perlu dipahami bahwa menu makanan yang tetap sebetulnya tidak masalah karena jemaah hajinya selalu berganti. Hanya 24 jam jemaah di asrama haji dan mendapatkan makan pagi, siang dan malam masing-masing hanya 1 kali. Menanggapi usulan pembangunan RS Asrama haji, Farchanny menyambut baik usulan tersebut dan berharap agar DPR mendorong pembangunan tersebut kepada mitra terkait.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX, dr. rahmad Asri Ritonga juga menyampaikan penjelasan tentang dukungan BPJS Kesehatan dalam rangka penjaminan pembiayaan terhadap jemaah haji yang dirujuk di embarkasi. Terhadap berbagai kendala pada tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan pihak BBKK Makassar sebelum pelaksanaan embarkasi. Sebagai tindaklanjutnya, pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar telah meminjamkan alat USG dari FKTP Puskesmas ke embarkasi.

Kepala BBPOM Makassar, Dra. Hariani, Apt dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan penilaian terhadap penyediaan makanan di asrama haji. Pada dasarnya mereka menilai bahwa kondisi sanitasi dan penerapan prinsip pengolahan siap saji telah disiapkan dengan baik. Makanan tidak lebih dari 4 jam setelah diolah sudah dikonsumsi. Demikian pungkasnya.

Pada bagian akhir Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan menyampaikan bahwa beberapa tantangan dalam penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2025 ini seperti kewajiban vaksinasi polio bagi jemaah haji Indonesia telah dapat diatasi berkat koordinasi dan dukungan semua pihak. Rizka panggilan akrab Dirjen Farmalkes menyampaikan apresiasianya kepada semua pihak sehingga pelaksanaan embarkasi haji di Makassar berjalan dengan lancar. Semoga kerjasama dan kooordinasi yang harmoni tetap dijaga dan ditingkatkan sehingga jemaah mendapatkan manfaat dari kehadiran pemerintah, demikian pungkasnya. (Nirwan)