MENUJU WBBM TAHUN 2026 BBKK MAKASSAR MELAKUKAN PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TRIWULAN II TAHUN 2025

Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan pada Kamis, 17 Juli 2025 di Aula BBKK Makassar. Kegiatan ini dihadiri hampir seluruh pegawai dan dilaksanakan secara hybrid. Hadir dalam pertemuan ini antara lain pejabat struktural, ketua tim kerja, ketua pokja, dan anggota dari berbagai unit, termasuk wilayah kerja (wilker) dan terminal. Kegiatan dibuka oleh Kepala BBKK Makassar dr. Achmad Farchanny Try Adrianto, MKM. Dalam arahannya, Farchanny sapaan akrab Kepala BBKK Makassar menyampaikan road map pembangunan zona integritas 2025-2030. Pencapaian BBKK Makassar meraih predikat satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat nasional pada tahun 2024 tidak boleh berpuas diri. Kita harus berpacu dan meningkatkan terus kinerja. Target kita akan mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026. Demikian mengawali arahannya.

Selanjutnya Farchanny menekankan agar semua tim kerja membuat program yang menyentuh masyarakat. Alokasi anggaran harus berdampak ke publik. Masyarakat harus merasakan akan kehadiran dan layanan dari BBKK Makassar. Agar terjadi akuntabilitas, Satuan Kepatuhan Internal (SKI) agar mengawal setiap program kegiatan. Dalam pengelolaan anggaran kegiatan harus zero accident penyalahgunaan. Tegasnya.

Dalam arahan selanjutnya, menyangkut penguatan sumber daya manusia, penguatan  budaya  kerja  sebagai  salah  satu  strategi  transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju pemerintahan berkelas dunia diharapkan setiap pegawai BBKK Makassar harus memahami core value (nilai nilai dasar)  ASN BerAKHLAK. Ini harus menjadi panduan perilaku setiap ASN dalam bekerja. Tim champion yang telah dibentuk harus menjadi role model ASN BerAKHLAK dan sekaligus agen of change.

Dalam bidang layanan publik, perlu dilakukan perluasan akses masyarakat ke tempat layanan. Khusus untuk fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BBKK dalam layanan vaksinasi internasional, diharapkan faskes dapat menyiapkan semua kebutuhan layanan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional. Demikian pungkasnya.

Selanjutnya dilakukan paparan masing-masing pokja tentang progres pencapaian program kerja. Setiap pokja diberikan waktu 1 jam untuk presentasi, pembahasan dan diskusi. Pokja 1 tentang manajemen perubahan oleh Ketua Pokja Andi Ali Reza, SKM, M. Kes dengan pembahas pokja 3; Pokja 2 Penataan Tata Laksana oleh Hj. Nur Magfirah dengan pembahas pokja 4; Pokja 3 Penataan Sistim Manajemen SDM oleh ketua Pokja 3 Dra. Aisyah Sufrie, MSc. PH dengan pembahas pokja 5; Pokja 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja oleh Ketua Pokja 4 Arni Anggriani Amir, ST dengan pembahas Pokja 6; Pokja 5 Penguatan Pengawasan oleh Ketua Pokja 5 dr. Ridha Ilahi dengan pembahas pokja 1 dan Pokja 6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik oleh Ketua Pokja 6 T. Anang Zulfikar, SKM, M. Epid dengan pembahas pokja 2. Acara diskusi dipandu oleh Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas selaku ketua Tim Pembangunan Zona Integritas.

Pada bagian diskusi dirumuskan rencana tindak lanjut untuk perbaikan layanan publik, peningkatan kinerja dan penguatan integritas. Rumusan rencana tindak lanjut adalah :

1.     Setiap hari Jumat akan dilakukan senam sehat dan dilanjutkan dengan komunikasi antar staff dan pimpinan;

2.     Inovasi tombol emergency di bandara agar segera ditindaklanjuti;

3.     Pengembangan aplikasi SISKA;

4.     Pertemuan Tim Pejabat Pengelola Data dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 21 Juli 2025 untuk konsolidasi internal dan pembuatan program kegiatan;

5.     Dibuat jenis-jenis informasi publik oleh Tim PPID;

6.     Sharing session dilaksanakan minimal setiap 2 minggu. Agar diitegrasikan dengan Learning Management System Kemenkes  (LMS Kemenkes);

7.     Pemberian penghargaan reward dan punishment kepada pegawai dan kepada unit kerja dilaksanakan pada triwulan ke 3;

8.     Tenaga CPNS agar membuat konten-konten tentang SOP layanan publik;

9.     Bukti dukung pengendalian risiko dari masing-masing timker agar diupload ke link pengumpulan data;

10.  Reviuw standar pelayanan akan dilakukan pada triwulan ke 3. Pj. Pokja 6;

11.  Dirumuskan kembali operasionalisasi motor listrik di terminal. Pj. Katimker 4 dan Kepala Pos Bandara; dan

12.  Segera dikomunikasikan ke Tim Pusat agar inovasi Langsat Digital bisa e_sign.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh tim kerja, kelompok kerja dan unit layanan BBKK Makassar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga akuntabilitas, dan membangun integritas menuju predikat WBBM pada tahun 2026. (Nirwan)