BBKK MAKASSAR GELAR SOSIALISASI PENERAPAN RISK-BASED ASSESSMENT (RBA) UNTUK PENGUATAN PENGAWASAN KEKARANTINAAN

Makassar, 15 Oktober 2025 — Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar sukses menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penerapan Risk-Based Assessment (RBA) di Aula Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Makassar. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dilaksanakan pada 15 Oktober 2025 pukul 08.00–14.30 WITA, diikuti oleh 162 orang peserta yang terdiri dari 65 peserta offline dan 97 peserta online. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, PT. Pelindo, Perusahaan Agen Pelayaran, serta pegawai BBKK Makassar. Sementara peserta daring meliputi kepala wilayah kerja/pos dan pegawai BBKK Makassar, BKK Kelas I Tanjung Pinang, BKK Kelas II Jambi, BKK Kelas I Cilacap, BKK Kelas I Semarang, BKK Kelas II Merauke dan beberapa BKK lain.

Acara ini diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh  A. Ali Resa, SKM, M.Kes, selaku penanggung jawab kegiatan dari Tim kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang (Timker 2). Dalam laporannya, Ali menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Kepdirjen ini menekankan pentingnya pendekatan penilaian risiko untuk mencegah penyakit menular dan melindungi kesehatan masyarakat. Implementasi RBA memastikan fokus pada kapal atau situasi yang memiliki potensi risiko tinggi, sehingga sumber daya kekarantinaan dapat dialokasikan secara efisien dan efektif.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BBKK Makassar, dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, M.K.M. Dalam sambutannya, Farchanny mengatakan bahwa BBKK Makassar hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat dari masuknya faktor risiko Kesehatan dan penyakit menular potensial wabah ke Indonesia khususnya ke Makassar. Dengan semangat profesionalisme dan integritas, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap pintu masuk negara dan wilayah, demi melindungi kesehatan bangsa dan negara tercinta ini, pungkasnya.  Acara Pembukaan diakhiri dengan sesi foto bersama dengan seluruh peserta.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit KEMENKES RI, Budi Hardiyansyah,SKM, M.Epid, yang dipandu oleh dr. Juniarty Naim, M.K.M. Namun sebelum pemaparan materi sosialisasi RBA, sebagai upaya meningkatkan pemahaman para peserta tentang korupsi dan pencegahan tindak pidana korupsi, maka diberikan materi tentang antikorupsi oleh dr. Juniarty Naim, M.K.M selaku penyuluh anti korupsi. Dokter Jun sapaan akrabnya, memaparkan tentang latar belakang mengapa materi ini perlu selalu disampaikan pada setiap pertemuan, makna korupsi, perbedaan antara gratifikasi, suap dan pemerasan, dampak korupsi, upaya pengendalian korupsi dan makna integritas serta mengapa kita perlu melindungi diri kita dari tindakan korupsi.

Selanjutnya paparan oleh narasumber utama dari Ditjen P2, Budi menjelaskan bahwa kondisi wilayah kerja BBKK Makassar secara umum aman dan terkendali, dengan 97% kegiatan berada pada tingkat risiko rendah hingga risiko sedang. Hanya sekitar 1% kegiatan tergolong risiko tinggi, menandakan pengawasan yang berjalan efektif tanpa adanya lonjakan ancaman besar. Wilayah dengan aktivitas RBA terbanyak tercatat di Pasangkayu dan Belang-Belang, sementara Makassar, Paotere, dan Mallili menunjukkan mobilitas tinggi dengan potensi risiko sedang hingga tinggi. Adapun wilayah dengan temuan risiko tinggi terbesar terdapat di Wilker Pelabuhan Pasangkayu (8 kasus) dan Wilker Pelabuhan Makassar (6 kasus).

Data RBA bulanan menunjukkan tren peningkatan signifikan pada pertengahan hingga akhir tahun, dengan puncak kegiatan pengawasan mencapai 342 pemeriksaan pada bulan ke-9 dan 403 pemeriksaan pada bulan ke-10. Meskipun terjadi sedikit penurunan di bulan terakhir, jumlah tersebut masih lebih tinggi dibandingkan awal tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa situasi pengendalian kesehatan pelabuhan tetap terkendali, meskipun diperlukan kewaspadaan ekstra pada periode dengan aktivitas tinggi.

Setelah pemaparan materi, kegiatan diisi dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Sesi ini berlangsung dengan sangat dinamis, dimana peserta aktif menyampaikan pandangan, pertanyaan, serta berbagi pengalaman di lapangan. Bahkan narasumber memberi contoh langsung pengisian RBA di aplikasi SINKARKES. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan RBA dalam upaya meningkatkan mutu pengawasan kekarantinaan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ridho)