Pertemuan Penyusunan LAKIP Tahun 2015

PERTEMUAN PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2015

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR

DI HOTEL SAME MAKASSAR, 18 - 20 FEBRUARI 2016

 

A. Latar Belakang

 

Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna. Perlunya sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah atas segala kegiatan yang dilaksanakan.

Perhatian pemerintah yang serius dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih baik dalam penyediaan barang  serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan tugasnya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran walaupun hasil dan dampak dari kegiatan tersebut masih jauh dibawah standar. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah maka seluruh aktifitas instansi tersebut harus dapat diukur.

Pengukuran tersebut tidak semata-mata terhadap input (masukan) dari program tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, dampak dan manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang disusun.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 pasal 5 ayat 1 bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungannya setiap tahun.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai salah satu instansi pemerintah dengan tugas pokok cegah tangkal penyakit di pintu gerbang negara juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Lakip tersebut dimaksudkan untuk menilai kinerja KKP Kelas I Makassar selam tahun 2015. Lakip membahas secara sistematis semua indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

 

B. Tujuan

Tujuan dari pertemuan penyusunan Lakip Tahun 2015 tersebut adalah :

1. Mengetahui capaian indikator tahun 2015 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja

2. Mengetahui Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja tahun 2015

3. Mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah masing-masing indikator kinerja

4. Tersusunnya dokumen LAKIP tahun 2015

 

C. Metode Pertemuan

1. Ceramah

2. Tanya Jawab

3. Diskusi

 

D. Narasumber

Narasumber dalam pertemuan tersebut adalah :

1. dr. Lucky Tjahjono, M.Kes (Kepala KKP Kelas I Makassar)

2. Prof. DR. Makmur (STIALAN Makassar)

3. Sulaiman Fattah (Pusdiklat LAN Makassar)

 

 E. Peserta

Jumlah peserta pertemuan sebanayak 40 orang yang terdiri dari :

1. Para Pejabat Struktural KKP Makassar

2. Para koordinator Wilker

3. Tim Penyususn Lakip yang merupakan perwakilan semua bidang

4. Dinkes Provinsi Sul Sel dan Dinkes Kota Makassar

 

F. Perlaksanaan Kegiatan

            Pertemuan penyusunan LAKIP tahun 2015 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai 18 s/d 20 Februari 2016 bertempat di Same Hotel Makassar. Pertemuan diawali dengan acara pembukaan oleh Kepala KKP Kelas I Makassar Bapak dr. Lucky Tjahjono, M.Kes. Dalam sambutannya Kepala KKP Kelas I Makassar  menyampaikan tentang pentingnya penyusunan Lakip setiap tahun karena disamping memang sudah menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah, Lakip juga dimaksudkan untuk dapat mengukur kinerja yang telah dicapai serta mengetaui hambatan yang dihadapai dan alternatif pemecahan yang akan dilaksanakan.

            Selanjutnya disampaikan materi Manajemen Berbasis kinerja oleh Prof. Dr. Makmur, M.Si yang merupakan guru besar pada sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIALAN) Makassar. Dalam paparannya disampaiakan bahwa Tingkat manajemen Kinerja terbagi atas tiga tingkatan yaitu : Kinerja Top Manajemen, Kinerja Middle Manajemen dan Kinerja Low Manajemen (bawah). Pada masing-masing tingkatan ini penggunaan soft skill dan hard skill memiliki tingkatan perbedaan. Pada Kinerja Top Manajemen maka prosentase penggunaaan soft skill jauh lebih besar dibanding hard skill. Pada Kinerja middle manajemen proporsi keduanya harus seimbang sedangkan pada tingkatan low manajemen dibutuhkan hard skill yang lebih besar. Dijelaskan juga bahwa tentang proses manajemen kinerja yang terdiri dari :  Penetapan tujuan, menetapkan target, merumuskan tindakan nstrategis, menetukan sumber yang diperlukan, menetapkan sasaran, menetapkan indikator pelaksanaan dan menetapkan inovasi dan reformasi.

            Pada hari kedua pelaksanaan kegiatan, Materi yang disajikan adalah kedudukan Lakip dalam Sakip yang disampaikan oleh dr. Sulaiman Fattah dari Pusdiklat Lembaga Administrasi Negara Makassar. Urutan tahapan evaluasi kinerja suatu instansi pemerintah dimulai dari penetapan rancana strategis, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja.

            Komponen Evaluasi Sakip yaitu : Perencanaan Kinerja 35%, pengukuran kinerja 20%, pelaporan kinerja, 15%, evaluasi kinerja, 10% dan pencapaian kinerja 201%.. Sedangkan kategori hasil evaluasi Sakip terdiri dari :

1. Kategori AA nilai > 85-100   : Sangat Memuaskan

2. Kategori   A nilai >75-85      : Sangat Baik

3. Kategori   B nilai .65-75       : Baik

4. Kategori CC nilai >50-65      : Cukup

5. Kategori   C nilai >30-50      : Kurang

6. Kategori   D nilai 0-30          : Sangat Kurang

            Selanjutnya dilakukan diskusi pembahasan pencapaian kinerja. Kelompok diskusi dibagi menjadi 4 kelompok yang terdisi dari : Kelompok Bagian Tata Usaha, Kelompok Bidang PKSE, Kelompok Bidang PRL dan Kelompok Bidang UKLW. Masing kelompok membahas pencapaian indikator tahun 2015, kecenderungan pencapaian pada 3 tahu  terkahir, analisa keberhasilan dan kegagalan serta alternatif pemecahan masalahnya. Diskusi kelompok ini berlangsung mulai pukul 10.00 - 18.00 wita. Pada pukul 20.00 acara dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok yang disampaikan oleh Kelompok Bidang PRL.

            Pada hari ketiga tanggal 20 Februari 2016 dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi kelompok oleh kelompok Bidang UKLW, kelompok bidang PKSE dan Kelompok Bidang Tata Usaha. Dalam pelaksanaan diskusi kelompok tersebut masing-masing kelompok menyajikan hasil capaian kinerja setiap indikator. Peserta pertemuan memberi tanggapan dan masukan tentang indikator-indikator tersebut.

            Kegiatan pertemuan ditututp pada pukul 12.30 wita oleh Kepala KKP Kelas I Makassar. Dalam arahannya Kepala KKP Kelas I Makassar menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut utamanya keterlibatan peserta selama proses pertemuan serta mengharapkan agar dokumen lakip 2015 segera dapat dirampungkan dan dicetak.