LAPORAN KEGIATAN

PERTEMUAN PENGUATAN JEJARING SURVEILANS KESEHATAN HAJI

DI EMBARKASI / DEBARKASI MAKASSAR TAHUN 2015

I.       PENDAHULUAN

  A.            Latar Belakang

          B. Dasar Hukum kegiatan

a)     International Health Regulation tahun 2005

b)     Undang-Undang No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

c)     Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

d)     Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah

e)     Undang-Undang RI No. 36 tahun 2008 tentang Kesehatan

f)      Undang-Undang RI No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

g)     Permenkes RI No. 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

h)     Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

i)       SK Menteri Kesehatan RI Nomor : 1652.A/MENKES-KESOS/SKB/XI/2000 dan Menteri Agama RI Nomor : 458 Tahun 2000, tentang calon Haji wanita hamil untuk melaksanakan ibadah Haji.

C. Tujuan

     1. Tujuan Umum

          Meningkatnya jejaring surveilans haji di embarkasi / debarkasi

          Makassar.

     2. Tujuan Khusus

a) Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai pelaksanaan sistemkewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa (KLB) di tingkat nasional

b) Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai pelaksanaan Surveilans Kesehatan Haji di Pintu Masuk Negara

c) Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai pelaksanaan Surveilans Kesehatan haji di Provinsi Sulawesi Selatan

d) Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai current issue dalam bidang kesehatan haji yaitu mewaspadai penyakit MersCoV yang berasal dari Arab Saudi.

       D. Penerima Manfaat

            Penerima manfaat dari kegiata pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji embarkasi, dan operasional debarkasi adalah penentu kebijakan penyelenggaraan kesehatan ibadah haji serta jemaah  calon haji  sebagai pelaku perjalanan internasional.

       E. Strategi Pencapaian Keluaran

1.  Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah kombinasi antara Swakelola dan pelaksanaan oleh pihak ketiga.

2.  Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

     Tahapan pelaksanaan kegiatan persiapan pelaksanaan pertemuan, collecting data, pelaksanaan pertemuan, penyusunan rencana tindak dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan persiapan pertemuan dan persiapan materi (collecting data) diawali pertemuan secara internal antar pegawai KKP. Hal ini dilakukan mengingat kegiatan ini adalah kegiatan revisi dari Bidang PKSE dengan mempertimbangankan urgensi acara, asas kepatutan dan dinamika perkembangan MERS CoV dan kewaspadaan terhadap jamaah haji saat debarkasi.

Tahapan waktu kegiatan adalah sebagai berikut :

       F. Waktu Pencapaian Keluaran

            Waktu pencapaian keluaran selama ± 30 hari kelender.

        G.Biaya Yang Diperlukan

             Biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA KKP Kelas I Makassar tahun 2015.

II.   PELAKSANAAN KEGIATAN

A.   Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah  dengan menggunakan metode andragogi atau pelatihan bagi orang dewasa dan pendekatan eksperiental learning, atau belajar dari pengalaman karena peserta merupakan pengelola program haji di kab/kota. Diawali dengan ceramah dari narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta

B.   Narasumber dan Materi kegiatan

Narasumber dan materi kegiatan pada pertemuan ini terdiri dari:

1.    dr. H. Muhammad Subuh, MPPM, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  Kementerian Kesehatan RI Jakarta, membawakan materi tentang current issue dalam pelayanan kesehatan haji dan kebijakan nasional karantinan kesehatan menghadapi Mers-CoV, adapun beberapa arahannya sebagai berikut:

-       masalah BKJH dan ICV tahun ini adalah masalah bersama berarti menjadi tanggung jawab bersama

-       200.000 ICV dicetakdan selesai besok langsung akan dikirim ke 18  embarkasi

-       Awareness terhadap beberapa penyakit yang berbahaya,  penyakit menular yang sering ditemukan seperti TBC, varicella.

-       Merscov, concern karena belum ada vaksin, khas dari timur tengah dan sudah ada di 26 negara, untuk di Indonesia sendiri belum ada kasus, dan pada saat ini Indonesia akan memberangkatkan 167.000 masyarakatnya ke daerah endemis MersCov.

-       Dokter dan semua petugas embarkasi harus mengerti tentang MERS CoV

-       Tugas KKP selesai setelah 14 hari debarkasi.

-       3 kata kunci surveilans adalah:

1)    To be detect, early detection,early diagnostic, bagaimana menumbuhkan kepedulian / awareness semua orang untuk melaporkan bila terdapat atau melihat orang dengan gejala Mers CoV

2)    To be respon

-       dalam kasus Mers-CoV di Korea rekomendasi WHO untuk Korea adalah.
1) Surveillance failure /kegagalan sistem surveilans untuk men-detect,mem-prevent dan merespon timbulnya kejadian Mers-CoV.

2)Health system failure / kegagalan sistem pelayanan kesehatan terutama di Rumah sakit

3)Awareness failure di masyarakat.

    -      Mers CoV di Korea, 1 orang menularkan 187 orang dan 36 diantaranya   

           meninggal dunia.

-       Langkah –langkah yang harus kita ambil adalah tingkatkan KIE (komunikasi – informasi – Edukasi) bagi petugas kesehatan dan jamaah karena penularan hanya terbatas di sarana pelayanan kesehatan kepada petugas TKHI wajib menggunakan masker N95

-       Di Arab Saudi terdapat 21 kasus baru di Riyadh terjadi di rumah sakit

-       Maka virus Mers-CoV masuk ke Indonesia tinggal menunggu waktu saja.

Diskusi pada materi ini antara lain sebagai berikut:

1)      Sdr. T. Anang Zulfikar (KKP Makassar )

Tanya: dapatkah Kementerian Kesehatan melalui Ditjen PP-PL melakukan lobby kepada Kementerian Perhubungan agar semua pesawat yang dari negara terjangkit dapat memberikan Announcement diatas pesawat seperti halnya announcement tentang narkoba?

Jawab: Hal tersebut sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui pusat promosi kesehatan bukan melalui Ditjen PP-PL, hanya terkendala masalah birokrasi, kami juga mengharapkan agar dapat segera terlaksana karena negara-negara lainpun sudah melaksanakannya.

2)      Awaluddin, SKM, M.Kes (Dinkes Wajo)

Tanya: Bagaimana dengan buku kesehatan jamaah haji (BKJH) yang sampai saat ini H-1 belum kami terima di kabupaten.

Jawab : kami sudah berkoordinasi dengan puskes haji terutama mengenai international certifficate of vaccination (ICV) berdasarkan rapat dengan Ibu Menteri Kesehatan kemarin malam langsung diinstruksikan agar segera dicetak  lembar ICV, mengenai BKJH akan segera menyusul

3)      dr. Hj. Juniarti Naim ( Kasi Kesehatan Matra KKP Kelas I Makassar)

Tanya : kami baru saja menerima kiriman ICV dari pusat, apabila ICV yang sedang cetak dan akan dikirim esok hari ternyata meleset, apakah bisa kita menggunakan ICV yang di KKP pak?

Jawab : kami pastikan besok ICV tersebut sudah jadi, saya tidak rekomendasikan penggunaan ICV dari KKP karena itu merupakan dokumen negara yang ada PNBPnya, sehingga dikhawatirkan akan menjadi masalah dikemudian hari.

2.    Dr. dr.H.Rachmat Latief, SpPD-KPTI, M.Kes, FINASIM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, membawakan materi tentang Pelaksanaan Kesehatan Haji di Provinsi Sulawesi Selatan, arahan dari Kepala Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1) Suhu sangat panas di Arab Saudi ini meningkatkan risiko heat stroke.

2) ibadah haji merupakan ibadah fisik

3) aklimatisasi atau penyesuaian tubuh harus dilakukan perlahan-lahan usahakan tidak terlalu paksakan diri untuk sering keluar pondokan.

4) Konsep surveilans adalah networking atau jejaring kerja, kegiatan utamanya adalah analisis à informasi à waspada à tanggap

5) Perbedaan sistem surveilans wilayah dan surveilans pintu masuk.

Diskusi:

1)    Awaluddin,SKM, M.Kes (Dinkes Wajo)

Tanya : Kelanjutan data surveilans dengan tenaga yang mendampingi jamaah haji, karena di wajo sudah 2 tahun tidak ada TKHI asal Kabupaten Wajo, karena jamaah dari Kabupaten Wajo cukup besar jumlahnya.

Jawab : Solusi mudah untuk itu adalah dengan menurunkan TKHD seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Gowa.

3.    dr. H. Lucky Tjahjono, M.Kes, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar. Membawakan materi tentang Surveilans Kesehatan Haji di pintu masuk negara.

Diskusi:

1)    KKP Ternate:

tanggapan: mengenai kasus jamaah asal Maluku Utara, KKP Ternate tidak punya wewenang untuk menahan karena embarkasinya di Makassar, sehingga memang seharusnya KKP Makassar yang eksekusi

2)    Dinkes Maros

Tanya: Untuk jemaah psikosis apabila dokter spesialis bilang layak bagaimana pak?

Jawab: walaupun di daerah bilang layak tetapi tetap nanti akan di cek ulangoleh dokter konsultan KKP, bisa saja menjadi tidak layak.

4.    H. Nirwan, SKM, M.Kes, Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) KKP Kelas I Makassar, membawakan  materi surveilans epidemiologi dan respon KLB dalam pelayanan kesehatan haji di embarkasi / debarkasi tahun 2015.

Diskusi:

1)    Dinkes Gowa:

Tanya : pada tanggal 25  Agustus nanti jamaah Gowa akan masuk asrama haji sementara sampai saat ini belum ada ICV, bagaimana ?

Jawab : kami sedang usahakan agar ICV dapat tersedia karena itu merupakan dokumen perjalanan yang dipersyaratkan.

2)    Dinkes Wajo

Tanya : ONH Plus diperiks di hotel, sesuai persyaratan Permenkes seharusnya dilakukan di Pelayanan Kesehatan, kemudian jamaah ONH plus tidak ada datanya di Dinas Kesehatan sedangkan faktor risiko bagi mereka sama dengan jamaah lainnya

Jawab : untuk jamaah ONH plus ini merupakan kebijakan Dinkes Provinsi Sulsel

3)    Dinkes Enrekang:

Tanggapan : kelelahan jamaah haji yang mau berangkat tidak3 hari 3 malam tidak tidur pak, tetap 7 hari 7 malam tidak tidur.

5.    H. Nirwan, SKM, M.Kes, penyusunan rencana tindak lanjut jejaring surveilans kesehatan haji di Embarkasi / Debarkasi Makassar Tahun 2015, hasil rumusan RTL adalah sebagai berikut:

1)    Jejaring dengan RS rujukan

-       Nama dan nomor kontak petugas sebagai hospital focal point.

-       Prioritas pelayanan jamaah haji reguler

-       Waktu pelaporan / perkembangan kesehatan jamaah:

Pagi      : Pukul 10.00 WITA

Siang    : Pukul 16.00 WITA

2)    Jejaring dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

-       Memfasilitasi sharing data, dan kebutuhan logistik

-       Menerima notifikasi dan meneruskan segera dalam kesempatan pertama

3)    Jejaring dengan Dinas Kesehatan Kab / Kota.

-       Memperkuat screening di daerah asal

-       Status kesehatan risiko tinggi dan data khusus jamaah sakit lebih awal disampaikan kepada teman-teman KKP

-       Nama dan nomor kontak petugas sebagai focalpoint di Kab / Kota

-       Menerima notifikasi dan melakukan surveilans paska haji.

-       Melaporkan perkembangan jamaah paska haji

4)    Jejaring dengan labkes

-       Memfasilitasi pemeriksaan spesimen jamaah

-       Prioritas pemeriksaan sampel /spesimen.

5)    Jejaring dengan KKP

-       Pendampingan jamaah

-       Sharing data status kesehatan jamaah haji

C.   Peserta pertemuan

Peserta yang hadir dalam pertemuan ini terdiri dari:

1.    Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

2.    Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Selatan.

3.    RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo

4.    Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

5.    Kantor Kesehatan Pelabuhan regional timur, yang jamaahnya melalui Embarkasi Makassar.

6.    Kabid / Kabar, Kasi / Kasubbag dilingkungan KKP Kelas I Makassar

7.    Pengelola sistem informasi komputerasi haji terpadu bidang kesehatan (Siskohatkes) KKP Kelas I Makassar

8.    Staf Bidang PKSE

D.   Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Agustus 2015, bertempat di Hotel Sutomo, Jl. Dr. Sutomo No. 35  Makassar

E.    Kelemahan dari kegiatan ini

Kekurangan dari kegiatan ini adalah:

1.    Ada beberapa Dinkes Kab/kota yang diundang tidak hadir

2.    Peserta dari Dinkes  Provinsi Sulawesi Selatan tidak hadir

3.    Belum semua Dinkes Kesehatan Provinsi dan Kab / Kota yang diundang karena keterbatasan anggaran.

F.    Jadual Kegiatan

Pembagian waktu, materi kegiatan,dan narasumber pada kegiatan ini disajikan pada tabel berikut ini.